BALIOKE.CO – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menggelar apel koordinasi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apel yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Jembrana, Senin (31/8/2026), dipimpin langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Jembrana, I Putu Nova Noviana, SSTP., M.Si.
Apel koordinasi tersebut dihadiri para asisten, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), serta unsur pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Dalam arahannya, I Putu Nova Noviana mengajak seluruh peserta apel untuk bersama-sama mendoakan masyarakat di wilayah Indonesia Timur yang terdampak bencana gempa bumi. Doa tersebut diharapkan menjadi bentuk kepedulian dan dukungan moral agar masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, serta dapat segera bangkit dan pulih sepenuhnya.
Pada kesempatan tersebut, apresiasi juga disampaikan kepada seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas partisipasi dan kerja sama dalam menyukseskan rangkaian Festival Semarak Jembrana. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dengan baik dan lancar tersebut dinilai tidak terlepas dari dukungan serta keterlibatan seluruh jajaran pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Sekwan Jembrana menyampaikan sejumlah informasi strategis terkait tata kelola pemerintahan dan kelembagaan DPRD. Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Jembrana merupakan lembaga yang bersifat kolektif kolegial, sehingga setiap keputusan kelembagaan diambil melalui mekanisme sidang maupun rapat paripurna. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tidak bertumpu pada kekuasaan mutlak satu pihak, melainkan melalui mekanisme kelembagaan yang telah diatur.
Dalam arahannya, perhatian juga diberikan terhadap sejumlah isu yang menjadi fokus pembahasan DPRD, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara. Berbagai tantangan, termasuk persoalan pembiayaan dan kewajiban yang harus diselesaikan, menjadi bagian dari evaluasi dalam upaya memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Selain sektor pelayanan kesehatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting. Optimalisasi PAD dinilai perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat terus menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Di tengah dinamika kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional, pemerintah daerah bersama legislatif terus berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah ketentuan agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari struktur belanja daerah.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk tetap meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintahan, sekaligus menjaga kesejahteraan aparatur tanpa mengurangi pendapatan pegawai yang telah ada.
Apel koordinasi kemudian ditutup dengan penyampaian evaluasi mengenai rancangan perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026. Rancangan perubahan APBD tersebut saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui apel koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan pentingnya sinergi antara seluruh jajaran pemerintah daerah dan legislatif dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menjaga kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta mengoptimalkan pendapatan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jembrana.
