BALIOKE.CO – Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Adib Abdushomad, berbagi praktik baik penguatan kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia pada delegasi Palestinian Authority. Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Gus Adib ini dalam Trilateral Law Enforcement Dialogue with the State of Palestine yang berlangsung di Jakarta.
Kepala PKUB menjelaskan bahwa penguatan kerukunan di Indonesia semakin kokoh berkat arah kebijakan pemerintah yang tercermin dalam Asta Cita Presiden, khususnya poin ke-8. Kebijakan tersebut diterjemahkan secara konkret melalui Asta Protas Menteri Agama, di mana kerukunan dan cinta kemanusiaan sebagai prioritas utama.
Selain itu, penguatan kerukunan juga didukung komitmen pimpinan negara yang tercermin dari eksistensi PKUB, sebuah lembaga setingkat eselon II di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. PKUB lahir dan dibentuk pascapenyelesaian konflik keagamaan masa lalu di berbagai daerah seperti Poso dan Ambon.
“PKUB kini hadir membawa paradigma baru, yakni bertransformasi dari pendekatan yang bersifat reaktif menjadi preventif. Transformasi ini melahirkan Early Warning System (EWS) “Si Rukun” yang merupakan instrumen pendeteksi dan pencegah konflik secara real-time dan ekosistemnya terus dibangun hingga saat ini,” tegas Gus Adib di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Penguatan kerukunan di Indonesia juga turut ditopang oleh institusionalisasi regulasi yang inklusif serta upaya menata cara pandang beragama yang moderat. Ini antara lain tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. “Berbagai ikhtiar komprehensif tersebut terbukti membuahkan hasil membanggakan, di mana Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) PKUB pada tahun 2025 sukses mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah indeksasi,” paparnya.
Meski demikian, Kepala PKUB mengaku bahwa ada tantangan baru terkait potensi intoleransi yang kini dapat muncul secara mandiri melalui media sosial. Kalangan muda dinilai menjadi kelompok yang rentan terpapar akses jaringan beraliran keras. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mengoptimalkan program Youth Harmony serta literasi digital.
“Selain itu, sinergi lintas instansi bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Densus 88 terus diperkuat guna menangkal ancaman ekstremisme,” ujarnya.
Selain Kepala PKUB, hadir dalam forum ini, sejumlah narasumber, antara lain: Mr. Kristomo selaku Kepala Pusat Budaya Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Dr. KH Nurhadi, MS, M.Ag.
Acara ini dihadiri oleh para tokoh lintas agama yang terdiri dari Gunadi, ST, MM mewakili Islam, Rm. Antonius Suyadi dari Katolik, Pdt. Ariyanus Larosa dari Protestan, Erwin Tjoe dari Buddha, Pinanditha Tuwari dari Hindu, serta Js. Ruysya Supit dari Konghucu. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif bersama delegasi.
