Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2020 mendapat skor indeks Reformasi Birokrasi sebesar 75,01. Hasil ini meningkat dibandingkan dengan skor RB Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 yakni sebesar 72,32.
Berdasarkan Evaluasi RB tahun 2020 inilah Kementerian ATR/BPN mengadakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021. Acara yang berlangsung mulai tanggal 15 Juni 2021 hingga 18 Juni 2021 ini berlangsung via pertemuan daring dan tatap muka di Aula Prona Lt. 7 Kementerian ATR/BPN secara terbatas.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad berkata bahwa skor RB yang dicapai oleh Kementerian ATR/BPN memenuhi target. Meski begitu, banyak hal yang menjadi catatan penting bagi Kementerian ATR/BPN agar senantiasa memberikan kinerja serta pelayanan yang prima.
“Mudah-mudahan capaian ini bisa memberikan tambahan semangat,” tuturnya.
Beberapa aspek yang menjadi keunggulan Kementerian ATR/BPN yakni pada sistem merit atau kebijakan dan manajemen ASN, kualitas pengelolaan keuangan, maturitas SPIP atau pengukuan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta nilai kepatuhan.
Menurut Gunawan Muhammad, sebagai upaya meningkatkan beberapa aspek skor RB, salah satunya adalah meningkatkan komunikasi dengan beberapa lembaga terkait sesuai dengan kegiatan. Ia juga menjelaskan terkait pentingnya evaluasi di tiap agenda yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Seperti halnya ketika mengadakan sosialisasi, selain kegiatan sosialisasi, hasilnya apa? Ini menjadi usaha keras teman-teman agar mengerti sehingga penilaian kita meningkat,” tambahnya.
Sebagai tambahan, pada acara PMPRB ini akan ada pemaparan masing-masing dari kelompok kerja (pokja) bersama asesor. Pokja yang hadir yakni mulai dari Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Deregulasi Kebijakan (Penguatan Perundang-undangan), Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penataan Sistem MSDM, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Pokja Penguatan Pengawasan dan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (*/cr2)