BALIOKE.CO – Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kuta Selatan. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan konektivitas, kemacetan, kebutuhan air bersih, hingga pengelolaan sampah di kawasan yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan pariwisata Badung.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Camat Kuta Selatan, Senin (9/2/2025).
Mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Musrenbang diharapkan menghasilkan program yang konkret dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi agenda tahunan.
Bupati menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci menjaga kualitas pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tanpa infrastruktur jalan yang memadai, pariwisata Badung akan menghadapi tantangan serius. Pembangunan ini tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD,” tegas Adi Arnawa.
Untuk mengatasi persoalan kemacetan di Kuta Selatan, Pemkab Badung menyiapkan sejumlah proyek strategis. Salah satunya pembangunan Underpass Simpang Udayana dengan estimasi anggaran Rp350 miliar. Proyek tersebut saat ini memasuki tahap pembebasan lahan melalui kolaborasi lintas pemerintahan.
Pemkab Badung juga menyiapkan tambahan anggaran Rp127 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan jalan lingkar barat menuju Udayana. Selain pembangunan infrastruktur fisik, rekayasa lalu lintas satu arah akan diterapkan untuk mengurangi titik konflik kendaraan.
Persoalan air bersih turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati menargetkan distribusi air di Kuta Selatan mulai stabil melalui penambahan pompa dan optimalisasi jaringan PDAM.
“Kami juga akan mendorong penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk kebutuhan industri dan pariwisata, sehingga air permukaan bisa diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau,” jelasnya.
Di sektor lingkungan, Pemkab Badung mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan fasilitas Teba Modern. Kebijakan tersebut ditargetkan dapat mengurangi volume sampah hingga 60 persen dari sumbernya sekaligus menjadi bagian dari transisi menuju sistem Waste to Energy.
Sementara itu, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta melaporkan terdapat 609 usulan pembangunan yang dihimpun dari desa dan kelurahan untuk dibahas dalam Musrenbang. Infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi sejumlah prioritas dalam usulan masyarakat.
“Sebagai wilayah dengan pertumbuhan tinggi, Kuta Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat untuk menjawab tantangan urbanisasi dan pariwisata,” kata Ketut Gede Arta.
Musrenbang tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Badung daerah pemilihan Kuta Selatan, Kapolsek Kuta Selatan, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, para lurah dan perbekel se-Kecamatan Kuta Selatan, bendesa adat, kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat.
Melalui forum tersebut, Pemkab Badung menegaskan pembangunan Kuta Selatan akan diarahkan pada penguatan konektivitas dan pelayanan dasar yang selaras dengan pertumbuhan pariwisata, kebutuhan masyarakat, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
